DEKADE, KUKAR – Upaya pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), kembali mendapat penguatan melalui program pendampingan desa wisata. Digagas Dinas Pariwisata Kukar, program ini bekerjasama dengan dua institusi pendidikan tinggi, Politeknik Negeri Samarinda (Polnes) dan Universitas Mulawarman (Unmul).
Program ini merupakan lanjutan dari inisiatif serupa yang telah dilaksanakan pada 2024. Tahun ini Desa Kersik, menjadi salah satu dari tiga desa terpilih yang akan mendapat pendampingan intensif hingga akhir tahun.
Dalam sambutannya, M. Fauzan Noor, narasumber dari dunia akademisi sekaligus Ketua Program Kegiatan Pendampingan Desa Wisatada, menyampaikan apresiasinya terhadap komitmen Pemab Kukar dalam mendorong pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata. “Kegiatan ini adalah bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap transformasi kepariwisataan berbasis komunitas, di mana masyarakat menjadi aktor Utama penggerak ekonomi local,” ucapnya.
Program pendampingan tahun ini dirancang dengan sepuluh tema yang mencakup berbagai aspek penting. Seperti Manajemen Organisasi, Tata Kelola Keuangan, Pengolahan Kuliner Berbasis Bahan Lokal, Pengelolaan Homestay, Praktik Pemanduan Wisata, Pelatihan Public Speaking, Desain Kemasan Produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), hingga Strategi Promosi Digital. Peserta kegiatan terdiri dari beragam unsur masyarakat. Antara lain Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), Karang Taruna, Koperasi Merah Putih, serta pelaku UMKM setempat.
Selain itu, pertemuan perdana ini dibuka dengan topik “Tata Kelola Kelembagaan Pengembangan Desa Wisata” yang disampaikan oleh Dini Zulfiani, dosen Program Studi (Prodi) Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Unmul.
Dalam paparannya, Dini Zulfiani menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam membangun desa wisata. “Desa wisata tidak akan berkembang karena satu kelompok yang hebat, tapi karena semua pihak mau berjalan bersama,” ujarnya, membuka diskusi.
Ia menjelaskan, lembaga-lembaga seperti Pemerintah Desa, BPD, Pokdarwis, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), koperasi, kelompok tani, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), hingga Rukun Tetangga (RT), harus menyatukan langkah demi terwujudnya visi bersama. “Visi dan misi organisasi perlu diselaraskan dengan arah pembangunan desa agar setiap Langkah memiliki tujuan yang jelas dan terukur (selengkapnya simak di bawah berita),” ungkapnya.
Sebagai studi pembanding, ditampilkan pula contoh program kerja dari tiga desa wisata yang telah mendapat pendampingan tahun lalu. Para peserta tampak antusias mencermati materi presentasi. Diskusi pun berlangsung hangat dengan berbagai pertanyaan serta ide yang bermunculan.
Di akhir sesi, peserta diminta untuk mulai menyusun program kerja masing-masing menggunakan template yang telah disediakan. Mereka diberikan waktu dua minggu untuk menyelesaikan penyusunan tersebut. “Langkah ini menjadi penanda bahwa pendampingan bukan sekadar pelatihan sesaat, tetapi harus menghasilkan hal konkret yang bisa diterapkan demi tercapainya visi dan misi organisasi desa wisata secara berkelanjutan,” urai Dini Zulfiani.
Program ini diharapkan dapat memperkuat kelembagaan desa wisata, meningkatkan kapasitas masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pariwisata berkelanjutan. “Dengan semangat kolaborasi, Desa Kersik berpotensi menjadi destinasi unggulan di Kukar,” tukasnya. (de)
7 Tahapan Penyusunan Program Kerja
1. Menentukan Tujuan Besar Organisasi.
2. Mengidentifikasi Masalah/Kebutuhan.
3. Menyusun Program Utama.
4. Merinci Kegiatan dari Setiap Program.
5. Menentukan Penanggung Jawab dan Waktu Pelaksanaan.
6. Memperkirakan Kebutuhan Sumber Daya.
7. Melakukan Pemantauan dan Evaluasi.
